"Pemikiran Seymour Martin Lipset Dan Pengkritiknya"
Nama : Ahmad Sholikin
N.I.M : 070913057
Prodi : Ilmu Politik
Pemikiran Seymour Martin Lipset :
Seymour Martin Lipset adalah seorang ahli sosiologi politik Amerika, faktor-faktor dan proses yang mempengaruhi terjadinya proses institusionalisasi yang demokrasi di seluruh dunia. Lipset memberikan perspektif bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat bagi terbukanya peluang demokratisasi di masa yang akan datang. Tanpa ada pertumbuhan ekonomi yang maju maka akan sangat sulit untuk dapat terciptanya pemerintahan dan masyarakat yang demokratis. Menurut lipset, pertumbuhan ekonomi akan membawa suatu negara ke arah modernisasi. Hal inilah yang akan mendorong masyarakat sipil lebih terorganisir dan kritis, inilah salah satu prasyarat unsur menuju demokrasi. Mengapa pilihannya harus demokrasi ? Nampaknya, seiring modernisasi di jagad raya ini setiap orang begitu terpikat hidup beralas demokrasi. Jangan-jangan benar anggapan Lipset bahwa keberadaan demokrasi berkorelasi dengan perkembangan ekonomi ? Setiap individu akhirnya meyakini seperti halnya keyakinan akan suatu hal secara dogmatis bahwa pembangunan ekonomilah jalan satu-satunya untuk menuju masyarakat yang demokratis. Begitulah kiranya Lipset berteori meyakinkan keberhasilan demokratisasi dalam pengalaman negara maju, pemikiran dari Lipset sangat berhasil. Paruh terakhir abad 20, gelombang developmentalisme menerpa di negara-negara Dunia Ketiga dan menuju ke tangga modernisasi. Penting untuk dicatat bahwa meski begitu, para ahli sendiri mengakui bahwa demokratisasi baru layak dijalankan setelah pembangunan ekonomi sebagai motor utama modernisasi, dijalankan. Hal ini misalnya, sejalan dengan hipotesa Seymour Martin Lipset yang menyatakan bahwa demokrasi politik haruslah didahului oleh pembangunan ekonomi. Artinya, demokratisasi dimulai setelah didahului oleh adanya sukses pembangunan ekonomi. Merujuk pada pengalaman dunia ketiga, karena pembangunan ekonomi menghendaki adanya stabilitas dan ketertiban sebagai landasan struktural yang signifikan, tidak mengherankan bila kecenderungan negara bangsa pasca era kolonialisme memperlihatkan bentuk-bentuk pemerintahan otoritarian sebagai pilihan awalnya.
Pengkritik pemikiran Seymour Martin Lipset :
۩ Guillermo O’ Donnel dalam menganalisis otoritarianisme birokratik di banyak negara dengan menggunakan pendekatan substitusi impor di era 1970-1990-an, umumnya di Negara Dunia Ketiga, harapan pembangunan ekonomi ternyata tidak selalu berdampak terhadap kehidupan yang demokratis. Kasus Singapura sebagai salah satu negara industri baru (NICs) dan Indonesia era Soeharto adalah contoh rezim-rezim otoriter yang hadir walau pertumbuhan ekonominya tinggi (rata-rata di atas 6 persen) dan penyelenggaraan pemilihan umum (electoral competition) rutin dilaksanakan.
۩ Mouzelis memiliki pandangan berbeda dengan Lipset. Menurut Mouzelis, berbeda dengan negeri-negeri Eropa Barat yang merupakan tempat lahirnya demokrasi, industrialisasi kapitalis merupakan sebuah proses sosio-ekonomis dan sosiologis yang mendahului transisi politik dari sistem oligarkis menjadi lebih demokratis. Maksudnya, industrialisasi sebagai corak produksi kapitalis muncul lebih dahulu sebagai base-structure (bangunan bawah) yang kemudian mempengaruhi ideologi, sistem politik, sosial, budaya, hukum, dan norma yang berkembang di masyarakat. Sebaliknya, di negeri-negeri Dunia Ketiga, institusi-institusi politik demokrasi seperti parlemen dan partai politik tumbuh sebelum negeri-negeri tersebut mengalami proses industrialisasi penuh. Demokrasi akhirnya merupakan proses yang prematur karena mem-by passkondisi material di dalam struktur masyarakat. Prasyaratnya belum tersedia tetapi masyarakat dipaksa mengadopsinya. Akibatnya seperti yang terjadi pada sebagian besar pengalaman demokrasi di negeri-negeri Dunia Ketiga, demokrasi dijadikan legitimasi rejim untuk bertindak sewenang-wenang dalam upaya mempertahankan, memperluas, dan membenarkan kekuasaan rejim.
۩ Rachel Caoili menulis bahwa Filipina sebagai negara pengadopsi nilai-nilai demokrasi liberal Amerika Serikat ternyata tidaklah memiliki tingkat ekonomi yang bisa menggolongkannya kepada negara maju, sedangkan Singapura yang berbasis pada budaya komunitarian memiliki perekonomian mengagumkan yang menjadikannya salah satu negara maju di dunia. Karena inilah Caoili berusaha untuk mengulik hubungan antara demokrasi dan pembangunan ekonomi yang didasarkan pada keyakinan bahwa ada faktor yang lebih berpengaruh terhadap keduanya.
Good governance: Faktor Ketiga yang Terpisahkan?
Pada akhirnya Caoili seperti hendak mengatakan bahwa bukanlah demokrasi yang terpenting ataupun pembangunan ekonomi, karena keduanya, demokrasi ideal dan pembangunan ekonomi ditentukan oleh adanya good governance. Good governance yang penulis artikan sebagai penataan yang baik menuntut adanya orang-orang yang tepat dalam jabatan-jabatan setiap lembaga negara. Orang-orang tersebut harus memiliki kapabilitas dalam bidangnya masing-masing dan secara umum keinginan dan kesadaran untuk membangun bangsa.
Good governance akan terbentuk jika:
1. Masyarakat dan pemerintah memiliki kesadaran akan kepentingan bersama, meskipun tiap-tiap orang memiliki kepentingan masing-masing.
2. Pemerintahan terdiri dari orang-orang yang kompeten.
3. Dukungan warga negara yang luas terhadap pemerintahnya
۩ Prof. Amartya Sen menganggap bahwa demokrasi merupakan syarat untuk menuju pertumbuhan ekonomi. Bagi Amartya Sen, hakikat pembangunan adalah kebebasan. Ini bisa dicapai bila demokrasi benar-benar diterapkan. Selain Sen juga mengungkapkan pemerintahan yang demokratis cenderung lebih tanggap terhadap masalah-masalah rakyatnya. Hal ini karena dengan demokrasi rakyat memiliki hak untuk mencabut kekuasaan pemerintah, sementara itu pemerintah harus mengakomodir kepentingan rakyat agar legitimasi kekuasaannya tidak hilang.
N.I.M : 070913057
Prodi : Ilmu Politik
Pemikiran Seymour Martin Lipset :
Seymour Martin Lipset adalah seorang ahli sosiologi politik Amerika, faktor-faktor dan proses yang mempengaruhi terjadinya proses institusionalisasi yang demokrasi di seluruh dunia. Lipset memberikan perspektif bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat bagi terbukanya peluang demokratisasi di masa yang akan datang. Tanpa ada pertumbuhan ekonomi yang maju maka akan sangat sulit untuk dapat terciptanya pemerintahan dan masyarakat yang demokratis. Menurut lipset, pertumbuhan ekonomi akan membawa suatu negara ke arah modernisasi. Hal inilah yang akan mendorong masyarakat sipil lebih terorganisir dan kritis, inilah salah satu prasyarat unsur menuju demokrasi. Mengapa pilihannya harus demokrasi ? Nampaknya, seiring modernisasi di jagad raya ini setiap orang begitu terpikat hidup beralas demokrasi. Jangan-jangan benar anggapan Lipset bahwa keberadaan demokrasi berkorelasi dengan perkembangan ekonomi ? Setiap individu akhirnya meyakini seperti halnya keyakinan akan suatu hal secara dogmatis bahwa pembangunan ekonomilah jalan satu-satunya untuk menuju masyarakat yang demokratis. Begitulah kiranya Lipset berteori meyakinkan keberhasilan demokratisasi dalam pengalaman negara maju, pemikiran dari Lipset sangat berhasil. Paruh terakhir abad 20, gelombang developmentalisme menerpa di negara-negara Dunia Ketiga dan menuju ke tangga modernisasi. Penting untuk dicatat bahwa meski begitu, para ahli sendiri mengakui bahwa demokratisasi baru layak dijalankan setelah pembangunan ekonomi sebagai motor utama modernisasi, dijalankan. Hal ini misalnya, sejalan dengan hipotesa Seymour Martin Lipset yang menyatakan bahwa demokrasi politik haruslah didahului oleh pembangunan ekonomi. Artinya, demokratisasi dimulai setelah didahului oleh adanya sukses pembangunan ekonomi. Merujuk pada pengalaman dunia ketiga, karena pembangunan ekonomi menghendaki adanya stabilitas dan ketertiban sebagai landasan struktural yang signifikan, tidak mengherankan bila kecenderungan negara bangsa pasca era kolonialisme memperlihatkan bentuk-bentuk pemerintahan otoritarian sebagai pilihan awalnya.
Pengkritik pemikiran Seymour Martin Lipset :
۩ Guillermo O’ Donnel dalam menganalisis otoritarianisme birokratik di banyak negara dengan menggunakan pendekatan substitusi impor di era 1970-1990-an, umumnya di Negara Dunia Ketiga, harapan pembangunan ekonomi ternyata tidak selalu berdampak terhadap kehidupan yang demokratis. Kasus Singapura sebagai salah satu negara industri baru (NICs) dan Indonesia era Soeharto adalah contoh rezim-rezim otoriter yang hadir walau pertumbuhan ekonominya tinggi (rata-rata di atas 6 persen) dan penyelenggaraan pemilihan umum (electoral competition) rutin dilaksanakan.
۩ Mouzelis memiliki pandangan berbeda dengan Lipset. Menurut Mouzelis, berbeda dengan negeri-negeri Eropa Barat yang merupakan tempat lahirnya demokrasi, industrialisasi kapitalis merupakan sebuah proses sosio-ekonomis dan sosiologis yang mendahului transisi politik dari sistem oligarkis menjadi lebih demokratis. Maksudnya, industrialisasi sebagai corak produksi kapitalis muncul lebih dahulu sebagai base-structure (bangunan bawah) yang kemudian mempengaruhi ideologi, sistem politik, sosial, budaya, hukum, dan norma yang berkembang di masyarakat. Sebaliknya, di negeri-negeri Dunia Ketiga, institusi-institusi politik demokrasi seperti parlemen dan partai politik tumbuh sebelum negeri-negeri tersebut mengalami proses industrialisasi penuh. Demokrasi akhirnya merupakan proses yang prematur karena mem-by passkondisi material di dalam struktur masyarakat. Prasyaratnya belum tersedia tetapi masyarakat dipaksa mengadopsinya. Akibatnya seperti yang terjadi pada sebagian besar pengalaman demokrasi di negeri-negeri Dunia Ketiga, demokrasi dijadikan legitimasi rejim untuk bertindak sewenang-wenang dalam upaya mempertahankan, memperluas, dan membenarkan kekuasaan rejim.
۩ Rachel Caoili menulis bahwa Filipina sebagai negara pengadopsi nilai-nilai demokrasi liberal Amerika Serikat ternyata tidaklah memiliki tingkat ekonomi yang bisa menggolongkannya kepada negara maju, sedangkan Singapura yang berbasis pada budaya komunitarian memiliki perekonomian mengagumkan yang menjadikannya salah satu negara maju di dunia. Karena inilah Caoili berusaha untuk mengulik hubungan antara demokrasi dan pembangunan ekonomi yang didasarkan pada keyakinan bahwa ada faktor yang lebih berpengaruh terhadap keduanya.
Good governance: Faktor Ketiga yang Terpisahkan?
Pada akhirnya Caoili seperti hendak mengatakan bahwa bukanlah demokrasi yang terpenting ataupun pembangunan ekonomi, karena keduanya, demokrasi ideal dan pembangunan ekonomi ditentukan oleh adanya good governance. Good governance yang penulis artikan sebagai penataan yang baik menuntut adanya orang-orang yang tepat dalam jabatan-jabatan setiap lembaga negara. Orang-orang tersebut harus memiliki kapabilitas dalam bidangnya masing-masing dan secara umum keinginan dan kesadaran untuk membangun bangsa.
Good governance akan terbentuk jika:
1. Masyarakat dan pemerintah memiliki kesadaran akan kepentingan bersama, meskipun tiap-tiap orang memiliki kepentingan masing-masing.
2. Pemerintahan terdiri dari orang-orang yang kompeten.
3. Dukungan warga negara yang luas terhadap pemerintahnya
۩ Prof. Amartya Sen menganggap bahwa demokrasi merupakan syarat untuk menuju pertumbuhan ekonomi. Bagi Amartya Sen, hakikat pembangunan adalah kebebasan. Ini bisa dicapai bila demokrasi benar-benar diterapkan. Selain Sen juga mengungkapkan pemerintahan yang demokratis cenderung lebih tanggap terhadap masalah-masalah rakyatnya. Hal ini karena dengan demokrasi rakyat memiliki hak untuk mencabut kekuasaan pemerintah, sementara itu pemerintah harus mengakomodir kepentingan rakyat agar legitimasi kekuasaannya tidak hilang.
Komentar